Anies kian berambisi jadi capres di 2024. Dia melakukan berbagai cara, salah satunya dengan meniru Jokowi untuk naik sebagai RI 1 dari kursi DKI. Tapi, lain Jokowi lain Anies, keduanya sangat bertolak belakang dalam politik dan pemerintahan. Anies ini mengandalkan retorika dan pencitraan semu sangat jauh ketimbang Jokowi yang bekerja secara naluri. Hasilnya lagi-lagi warga Ibukota yang jadi korbannya.
Tak tanggung-tanggung, dana penanggangan corona senilai 10,7 triliun seakan menguap seperti raibnya commitment fee Formula E. Bayangkan Surabaya dengan dana 800 Milyar sudah bisa menggratiskan swab massal termasuk membuat bilik disinfektan di banyak tempat. Sedangkan, DKI dengan anggaran 13 kali lipatnya malah tak bisa sekedar menggratiskan rapid test. Yang ada kita dihebohkan dengan harga masker yang dijual pemprov harganya lebih mahal ketimbang harga pasaran.
Sudah begitu gaji dan tunjangan ASN dipotong hingga 50 persen. Ironisnya Anies masih sempat memberi tunjangan fantastis tiap lurah DKI.
Seperti diberitakan tribunnews.com, tak tahu apakah ini ada hubungan dengan gelaran Pilkada DKI Jakarta tahun 2022, yang pasti tunjangan lurah di ibu kota negara menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Seperti diketahui Jabatan lurah adalah posisi birokrasi pemerintahan yang bisa dibilang paling sering bersinggungan dengan masyarakat.
Banyak urusan administrasi dan kependudukan yang biasanya memerlukan izin lurah sebagai kepala wilayah di tingkat kelurahan. Lurah DKI Jakarta tunjangannya tertinggi di Indonesia (DKI Jakarta). Gaji lurah, dalam hal ini gaji pokok, sebenarnya sama dengan gaji PNS lainnya. Artinya, gaji lurah disesuaikan dengan golongan PNS yang berlaku.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan bahwa untuk jabatan lurah, PNS harus masuk dalam golongan terendah III-b dan tertinggi III-d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG).
Sebagai PNS yang masuk golongan IIIb sampai dengan IIId, lurah di seluruh Indonesia, termasuk lurah di DKI Jakarta, mendapatkan gaji pokok per bulan terendah sebesar Rp 2.688.500 dan tertinggi sebesar Rp 4.797.000. Rinciannya golongan IIIb sebesar Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600, golongan IIIc sebesar Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400, dan golongan IIId sebesar Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000.
Selain gaji pokok PNS, lurah juga mendapatkan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan pemerintah daerahnya masing-masing. Di DKI Jakarta, tunjangan kinerja PNS DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 409 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang terakhir diubah oleh Gubernur Anies Baswedan (TKD DKI Jakarta).
Disebutkan, TKD yang diterima lurah di lingkup Pemprov DKI Jakarta adalah sebesar Rp 27.000.000 per bulan. Lurah berada pada peringkat jabatan 9a. Tunjangan TKD lurah DKI Jakarta tersebut relatif tak jauh berbeda dengan jabatan Wakil Lurah yang mendapatkan TKD sebesar 26.190.000 per bulan.
Posisi lainnya di kantor kelurahan yang mendapatkan TKD cukup besar dari Pemprov DKI Jakarta antara lain jabatan Sekretaris Keluarahan sebesar Rp 26.190.000 per bulan, dan Kepala Seksi Kelurahan sebesar Rp 25.740.000 per bulan.
Kalau ditotal dengan 267 kelurahan yang ada di DKI, maka jumlah yang dibayarkan sekitar 7,2 milyar untuk semua lurah. Kalau ditambah wakil, sekretaris dan kepala seksi kelurahan, ada sekitar 25 milyar. Untuk setahun bisa-bisa menganggarkan 300 milyar. Itu belum posisi di atasnya. Apakah ada jaminan di kondisi seperti saat ini Anies benar-benar bisa memantau bawahannya.
Beda dengan jaman Ahok yang meski tunjangan yang diberikan tinggi, tapi kinerjanya juga ekstra keras dan ancaman pemecatan setiap saat. Ahok dulu juga membuka posko pengaduan setiap hari di balaikota. Dengan adanya keluhan langsung, sangat menjadi masuk akal bila tiap kelurahan dipaksa siaga setiap saat untuk mengatasi permasalahan warga. Berbeda jauh dengan jaman Anies di mana pengaduan langsung ditiadakan. KJP konon juga dipersulit. Dan tunjangan fantastis di tingkat kelurahan tak akan sebanding dengan kinerjanya yang tak mendapat monitor langsung dari Gubernur.
Jadi wajar kalau ada pemberitaan tunjangan tersebut diberikan Anies sebagai mahar utnuk mendukung dirinya di Pilkada 2022. Seperti perumpamaan tak ada makan siang gratis. Kalau Ahom menggahi tinggi dan sebagai gantinya mereka harua kerja keras mengatasi kesulitan warga DKI, maka dijaman Anies cukup dibayar dengan dukungan. Semoga saja 2022 nanti warga DKI bisa berpikir jernih dalam menentuka pilihan. Di tengah banyaknya masyarakat terdampak ekonomi saat pandemi, sangat tak elok bagi pemimpin daerah menghamburkan uang anggaran. Apalagi akhirnya melambaikan bendera putih dan minta corona diserahkan ke pusat.
https://seword.com/politik/terkuak-apbd-dki-dihamburkan-anies-untuk-v8xFTdaY57
Discussion about this post