Senin, 25 Januari 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Menteri BKN Nomor 2/SE/I/2021, yang berisi larangan bagi ASN atau PNS untuk berhubungan maupun mendukung seluruh organisasi terlarang yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam surat edaran di atas, ditegaskan bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau memiliki pertalian, memberi dukungan, menjadi simpatisan, sampai terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang sebagaimana tersebut dalam surat edaran.
Juga tidak diperkenankan menggunakan simbol dan atribut, maupun mengekspresikan symbol-simbol dan atribut itu melalui media sosial dan media massa lainnya.
Ancaman bagi ASN yang melanggar aturan tersebut, adalah hukuman dan sanksi mulai dari ringan samapi sanksi yang berat, yang akan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing instansi yang menaunggi ASN bersangkutan.
Namun, langkah pemerintah yang hanya mengeluarkan Surat Edaran Menteri itu, tampaknya sudah membuat Mardani Ali Sera ketakutan. Ketua DPP Partai PKS yang juga Anggota Komisi II DPR RI tersebut mengkritik langkah Tjahjo Kumolo terkait dengan munculnya Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Menteri BKN Nomor 2/SE/I/2021.
Mardani meminta pemerintah tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dan terkesan menzalimi eks anggota HTI maupun FPI. “Jangan pakai pendekatan kekuasaan, apalagi ada unsur menzalimi,” kata Mardani kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/1)
Mardani berkata pendekatan pemerintah saat ini seharusnya tak seperti yang digunakan terhadap eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, pemerintah harus menggunakan pendekatan yang berbasis pada edukasi serta dialog. “Tidak perlu pakai pendekatan seperti pada PKI. Justru kita berbuat kesalahan yang sama.”
Kritik dari Mardani tersebut, adalah bentuk reaksi dari sebuah kekawatiran atau ketakutan dari saling keterkaitan antara partai Mardani dan organisasi atau ormas yang dilarang pemerintah tersebut.
HTI, FPI dan PKS senantiasa satu suara dan satu irama dalam berseberangan dengan apapun yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Kritik yang mereka bangun, bukan kritik yang memberikan solusi, tetapi merupakan bentuk pengiringan opini negatif kepada masyarakat tentang pemerintahan Jokowi.
Kepiawaian PKS yang militan dalam menempatkan kader-kader nya di pemerintahan sebagai ASN, terutama di sektor pendidikan, tampaknya juga menjadi alasan dari ketakutan Mardani Ali Sera.
https://seword.com/politik/pks-ketakutan-terhadap-larangan-asn-yang-mendukung-pZOkU7Bkss
Discussion about this post