Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Agus) bersama 34 Ketua DPD Demokrat menyambangi Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Kedatangan itu untuk merespons kongres luar biasa atau KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang.
“Saya hadir dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham dan jajaran Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan agar Kemenkumham menolak dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat melalui para pelaku klaim sebagai KLB tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumut, sebagai kegiatan yang ilegal, inkonstitusional, kami sebut KLB abal-abal,” kata Agus.
Dalam pertemuan itu, Agus menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen dan berkas otentik terkait KLB di Deli Serdang yang tidak sesuai AD/ART partai. Laporan itu dikumpulkan dalam 5 kotak kontainer plastik.
“Kami menyerahkan konstitusi Demokrat, AD/ART yang juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh Kemenkumham, juga kepengurusan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan Kongres V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 yang berlangsung dengan demokratis dan telah disahkan Kemenkumham,” ujar Agus sambil berkaca-kaca.
Ternyata segala cara ditempuh anak ingusan ini untuk mempertahankan tahtanya di Demokrat. Mulai dari demo di jalan, santet Banten hingga menekan Yasonna. Sudah jelaslah sekarang siapa yang serakah dan tukang mendzolimi. Andai SBY berkuasa, bisa-bisa ada ancaman reshuffle kalau sampai mengesahkan kubu kontra Agus.
Sekarang saja meski tak berkuasa begitu seenak hati menekan-nekan pemerintah. Padahal Yasonna sendiri dari partai yang ketua umumnya pernah didzolimi SBY. Kalau Agus menyebut Moeldoko bermuka tembok, maka ia dan bapaknya bermuka badak.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memperingatkan SBY dan Agus jangan main serang pemerintah. Yasonna meyakinkan SBY dan Agus, pemerintah akan adil memutuskan dua kubu Partai Demokrat yang belakangan dikudeta Moeldoko.
Yasonna mengatakan Ketua Umum Agus dan Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu khawatir dan asal menuduh pemerintah tanpa dasar. Yasonna mengaku bahwa pemerintah akan mengusut kasus itu dengan cara yang objektif. Oleh karena itu, SBY dan Agus tak perlu memberikan tuduhan yang bukan-bukan terhadap pemerintah.
“Ini saya pesan kepada salah seorang pengurus Demorkat kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan Agus jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya!” ujar Yasonna, Selasa (9/3/2021).
“Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Itu saja titik,” kata Yasonna.
Yasonna juga menegaskan bahwa pihaknya akan menilai secara objektif sesuai AD/ART Partai Demokrat.
Terlihat kepanikan Cikeas sejatinya menunjukkan jati diri mereka sendiri. Menuduh pemerintah sebagai alat politik untuk kepentingan kelompok tertentu seakan-akan SBY berpengalaman akan hal ini. Padahal Jokowi tak melirikpun masalah kudeta partainya. Ia lebih sibuk meresmikan pembangunan dan meningkatkan ekonomi rakyat ketimbang memikirkan mantan yang baper.
Discussion about this post