Kepala Staf Presiden dalam tupoksinya memegang peranan strategis sebagai pemberi dukungan Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Keputusan politik Moeldoko menjadi Ketua Partai, berdampak implikasi kuat pada jabatan struktural yang diembannya.
Peran sektoral KSP yang menjembatani kepentingan negara pada sektor sipil, militer dan partai politik sejatinya harus lepas dari partai politik. Konstelasi yang berkembang terkait Partai Demokrat yang kini sedang diambil alih, menyiratkan agenda Moeldoko sendiri untuk undur diri dari jabatan yang membutuhkan netralitas itu.
Pengambil alihan Partai Demokrat yang beraroma kudeta sesungguhnya dilakukan oleh para elitenya sendiri. Moeldoko sekedar dijadikan sosok yang berani “pasang badan” melawan hegemoni keluarga Cikeas. Silahkan tengok siapa saja yang berada di gerbong KLB.
Nama-nama petinggi Partai Demokrat yang sebelumnya gencar mencecar Pemerintah Jokowi. Namun kini mereka merajuk kepada orang kepercayaan Jokowi untuk bersedia menampung “pemberontakan” pada Partai yang membesarkan nama dan periuk nasinya.
Pernyataan mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie yang meminta Moeldoko mundur dari KSP menjadi penegasan secara norma hukum. Persoalan hanya tinggal waktu kapan Moeldoko mengundurkan diri, yang pasti usai Jokowi menemukan sosok tepat penggantinya.
Jabatan strategis di atas Menteri butuh sosok yang paham betul arah kebijakan politik dan pembangunan Jokowi sebagai Presiden.
Di deretan loyalis pemerintahan ada nama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang di bulan November 2021 memasuki masa pensiun. Sosok tersebut menjadi pilihan paling ideal untuk menggantikan Moeldoko yang segera pamit mundur. Fokus menjalankan gerbong politik terlepas dari kontroversi cara mengambil alihnya.
Secara strategi militer, keputusan Moeldoko sudah melalui pertimbangan banyak hal. Dan bisa dipastikan tidak akan mundur pada perlawanan pemilik gerbong lama sekelas mantan Presiden 2 periode. Menjadi ketua partai politik dengan pertaruhan meletakkan jabatan di KSP itu bukan uji coba sekedar bikin gaduh.
Empat hingga lima langkah berikutnya sudah disusun rapi saat kita masih sibuk melayani curhatan keluarga Cikeas yang merasa kecolongan.
Saat Moeldoko yang loyal dan berintegritas tinggi sudah tidak netral dengan berpihak pada satu partai politik, bukan berarti dibuang. Tetapi mengembalikannya lagi kepada rakyat yang mempercayainya dalam gerbong politik bernama Partai.
Banyak pihak berharap konflik partai yang melibatkan sosok penting di pemerintahan ini segera berakhir. Namun sebagaimana kecenderungan dinamika politik, tidak akan pernah berhenti pada satu simpul. Akan lahir dinamika lain buntut dari “perilaku” elite politik.
Secara garis besarnya, komposisi partai yang bertarung dalam Pilpres 2024 mengalami perubahan penting. Golkar dan Nasdem sudah mendeklarasikan sejak dini kepentingannya untuk Pilpres 2024. Sebelumnya secara tersirat Gerindra dan PDIP sudah cukup prosentase suaranya untuk mengajukan 1 calon paket Capres dan Cawapresnya. Partai Demokrat “Perjuangan” di bawah Moeldoko menjadi poros tengah yang seksi diperebutkan 2 kubu tersebut. Atau justru tetap merapat bersama partai partai oposisi dan setengah oposisi semacam PAN, PKS, PPP. Jika itu terjadi Pilpres 2024 akan melahirkan 3 pasangan. Siapa yang lebih diuntungkan?
Discussion about this post