Rumor yang berkembang tentang pajak sembako sengaja dihembuskan oleh PKS tanpa tanpa menjelaskan secara rinci RUU tersebut. Partai ini memang selalu mencari sensasi dengan menyebarkan hoax. Beganti logo tapi kelakuan masih sama, cari simpati dengan hoax. Sebar informasi dengan data tak lengkap membuat gaduh dan rancu di masyarakat.
Staf khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo menjelaskan penerapan PPN tersebut bukan untuk saat ini, melainkan setelah kondisi ekonomi nasional pulih dari imbas pandemi COVID-19, tapi sampai saat ini pun RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sama sekali belum dibahas di DPR. Jadi walaupun pandemi sudah selesai kalau belum dibahas dan diputuskan DPR yang belum akan diterapkan.
Berita seperti ini (sembako dan pendidikan kena pajak) merupakan kabar gurih bagi oposisi. Jadi bila ada program pemerintah, jangan hanya mendengar tanggapan dari oposisi karena pasti kontra. Contohnya Mardani Ali Sera dari PKS mengatakan bahwa rencana pemerintah mengenakan pajak bagi sembako dan pendidikan sangat kejam dan tak berperasaan.
Bukan PKS kalau memang tidak selalu membuat gaduh dengan steatment yang tidak berdasar. Belum juga RUU dibahas di DPR sudah berkoar-koar di media massa buat masyarakat resah. Hobinya suka menggoreng isu untuk menaikkan elektabilitas partai.
Bahkan PKS partai hoax sempat menjadi tranding di Twitter di Indonesia, pada Sabtu (5/6/2021). Tagar ini bermula ketika Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah Haji tahun ini karena pandemi Covid-19.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, meminta Presiden Joko Widodo melobi Raja Salman, agar Indonesia mendapatkan kuota Haji 2021. Kritik serupa disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PKS, Tifatul Sembiring. Tifatul meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk turut melobi Kerajaan Arab Saudi soal kuota Haji.
Warganet lalu mengkritik komentar para kader PKS tentang pembatalan ibadah haji tahun ini dan menyebutnya sebagai komentar tanpa data yang jelas. Warganet membandingkan PKS dengan Dubes Arab Saudi, yang justru menghargai keputusan Pemerintah Indonesia, untuk membatalkan ibadah Haji tahun 2021 karena masih dalam kondisi pandemi.
Kini kasus berulang, RUU harusnya tak bocor di masyarakat, tapi PKS yang duduk di DPR sudah melakukan pembocoran. Mumpung pemerintah lagi diterpa issu haji, lalu mereka tambah dengan PPN yang sebenarnya belum di godok DPR.
Dasar partai culas dan ingin tambah suara untuk 2024, mangkanya PKS aji mumpung agar masyarakat tambah benci pemerintah dan jadi pahlawan kesiangan, karena rakyat Indonesia tak bodoh. Tukang gorengan issue ga pantas ikul Pemilu.
Discussion about this post