Kelakuan Anies emang sudah tidak bisa ditolerir, jumlah penderita Covid-19 di DKI semakin meningkat, tapi entah apa yang dilakukan gubernur satu ini, malah sibuk kunjungan ke daerah-daerah, jual diri buat dapat tiket nyapres 2024.
Kerja ga becus, nanti melempar kesalahan ke orang lain. Bayangkan saja, anggaran DKI untuk penanganan pandemi Covid-19 ini sampai Rp 10 triliun, tapi belum lama ini bisa-bisanya dia minta masalah ini diserahkan pada pusat.
Ditambah sekarang, gubernur yang ga bisa kerja, malah membuat Jakarta semakin berantakan, Anies biang masalah, Jumlah penderita Covid-19 pun semakin meroket. Kalau melihat kepala daerah lain, mereka sibuk mengatasi masalah virus dunia ini, Anies malah bekerja bukan yang terpenting. Sekalinya kerja, hasilnya membuat orang geleng kepala.
Akhirnya, Presiden Jokowi hari ini memanggil jajaran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) DKI Jakarta termasuk Gubernur Anies Baswedan untuk membahas peningkatan kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Selasa (15/6/2021).
“Hari ini kami (Forkopimda) dipanggil (Presiden). Forkopimda yang terdiri dari Gubernur, Ketua DPRD, Pangdam Jaya, Kapolda beserta para Wali Kota beserta para Kapolres diarahkan oleh bapak Presiden, bahwasanya peningkatan covid di Jakarta itu sangat meningkat signifikan,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai mengikuti Pengarahan Presiden kepada Forkopimda se-Provinsi DKI Jakarta. di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/6/2021).
Dalam arahannya, Jokowi kata Prasetyo meminta Pemprov DKI untuk menekan angka Covid-19 lantaran sudah masuknya varian virus corona dari India. “Beliau meminta kepada Pemda khususnya DKI Jakarta karena sudah masuknya virus dari India ya. Jadi pak presiden meminta kepada kita sebagai perangkat pemerintah daerah untuk menekan bagaimana cara-cara seperti vaksin yang sebelumnya,” ucap Prasetyo.
Jokowi kata Prasetyo juga mengimbau penekanan disiplin penggunaan masker. Adapun penggunaan masker di DKI sudah 78 persen. Sehingga Jokowi memberikan target pemakaian masker di DKI sebesar 95 persen.
Kita lihat, apa yang akan dilakukan Anies usai dipanggil Jokowi, apa dia terus merengek untuk meminta agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jakarta, seperti yang dilakukan beberapa bulan lalu? Sekali tiga uang, ide konyol Anies ini ternyata didukung Wali Kota Depok Mohammad Idris dari PKS. PKS dan Anies memang sama busuknya. Dana penanganan Covid-19 sudah tinggi, bukannya menyelesaikan masalah tersebut malah melempar ke pusat. Sementara Anies tidak menangani dengan maksimal.
Berbeda dengan Wali Kota Bogor Bima Arya yang mempertanyakan maksud dan tujuan dari usulan Anies agar koordinasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek harus dipimpin oleh pemerintah pusat. Bima mengatakan, dirinya belum paham dengan usulan Anies yang meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
Menurut Bima, ada hal-hal yang perlu diperjelas terkait usulan Anies tersebut. Sampai saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan kasus Covid-19. Terlebih lagi, Kota Bogor baru saja meresmikan rumah sakit darurat di GOR Pajajaran yang sumber dananya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dari sini sudah terlihat jelas, pemimpin daerah mana yang ternyata ingin seenaknya saja, giliran soal anggaran minta setinggi-tinggi tapi hasil kerja nol. Anies, sebaiknya jangan jalan-jalan jual diri dulu untuk pilpres 2024, urusin dan selesaikan dulu masalah yang ada di DKI Jakarta.
Discussion about this post