Saat ini pemerintah dan aparat, berjibaku menanggulangi pandemi Covid-19 yang masih menggila. Salah satu langkah adalah PPKM darurat yang dilaksanakan pada 3 – 20 Juli nanti, tentu saja banyak yang protes dan nyinyir, terutama partai yang elektabilitisnya diujung tanduk seperti Demokrat dan PKS.
Wakil Ketua Umum Demokrat (Waketum PD) Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengingatkan pemerintah soal penanganan Corona. Ibas mempertanyakan kapan Indonesia akan bebas dari ganasnya pandemi Corona. “Jangan sampai negara kita disebut sebagai ‘failed nation’ akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya,” ujar Ibas, dalam foto Fraksi Partai Demokrat DPR RI seperti dilihat, Rabu (7/7/2021).
Ibas juga bicara soalnya banyaknya warga yang sudah divaksin, namun tetap terpapar virus Corona. Ibas berharap pemerintah tak ragu untuk menghadirkan vaksin yang mumpuni menangkal Corona. Selain itu, Ibas bicara soal ketersediaan tabung oksigen di Tanah Air. “Penanganan COVID-19 sudah memasuki tahun kedua, pemerintah terlihat ‘tak berdaya’, antisipasi pun lemah. Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, sementara di saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat,” imbuhnya.
Meniupkan angin panas, dengan kalimat pesimis dan mengatakan negara Indonesia sebagai negara gagal menghadapi Covid-19. Seakan-akan Ibas yang pengalaman politiknya lebih sedikit daripada pengalaman narkobanya ini sudah melakukan hal yang lebih baik dari pemerintah. Hanya untuk menaikkan elektabilitas Demokrat dan Agus, mereka terus melakukan hal-hal kotor.
Begitu pula dengan PKS, elektabilitas yang tidak pernah naik ini, entah karena moralnya yang sudah terlanjur bobrok dan mesum, juga tak milik modal besar untuk menggencot elektabilasnya. jalur tol pun diambil, partai ini selalu menyebarkan hoax dan ide gila untuk pemerintah.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti tidak efektif dalam menekan lonjakan angka penularan Covid-19. Menurutnya PPKM skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Akibatnya lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan lockdown total.
Mereka pikir negara ini setolol mereka kali. Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain, dan disimpulkan bahwa PPKM mikro masih menjadi cara penanganan yang paling efektif. Semua tau, rakyat Indonesia ini ngeyel, disuruh pakai masker alasannya ga nyaman, di suruh diam di rumah alasannya bosan, sekarang kalau di suruh lockdown, bisa gagal total. Sudah biaya besar, masyarakatnya tak bisa diatur. Jangan hanya karena ingin negara ini chaos, lalu sengaja mendesak agar Indonesia harus lockdwon. Ini yang dimau PKS. Betapa bahayanya kelicikan PKS. Bahan enak untuk digoreng.
Eeh, sekarang ada PAN yang mulai mau bergabung dengan kedua partai buram ini. Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw menyoroti banyak pejabat negara positif COVID-19 dan sulit mendapatkan fasilitas kesehatan. Rosaline meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat. Pernyataan ini disampaikan Rosaline saat menjadi pembicara di webinar survei Median, Rabu (7/7/2021). Awalnya, Rosaline menilai sejak pertama pemerintah tidak siap dalam menangani pandemi Corona.
“Penanganan COVID terutama saya mau sampaikan kepada pemerintah bahwa kita tidak siap, padahal waktu Corona lahir itu kita harus sudah siap. Karena apa? Itu di TV itu sudah dibilang dunia itu sudah, mulai dengan Italia, tanah-lahan sudah susah untuk dikubur kita tidak siap sehingga faskes-faskes itu akhirnya saya sangat sayangkan fasilitas itu tidak ada,” ujar Rosaline.
“Saya minta perhatian kepada pemerintah bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara, segitu banyak orang Dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya. Sekarang saja saya lagi sambil webinar ini saya harus mengatur ada beberapa teman-teman DPR yang sekarang lagi tidak dapat ruangan dan di lantai lagi di rumah sakit semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk,” sambungnya.
Entah kemana pola pikir orang ini, pejabat digaji negara lewat pajak, sementara pajak yang bayar adalah rakyat Indonesia. Sudah digaji pakai uang rakyat, terus minta nambah fasilitas enak-enak di saat masyarakat terjepit dan terhimpit dengan pandemi ini?
Masih banyak masyarakat pembayar pajak PBB tapi belum tentu semua mendapat pelayanan yang baik dan sempurna, kok permintaan Wasekjen di luar nalar orang normal dan belum tentu juga dia melayanani rakyat dengan baik.
Pantas pejabat seperti ini duduk di kursi wakil rakyat? Mata hatinya saja buta, tak melihat penderitaan rakyat, bagaimana dia mau bekerja untuk rakyat? Sudah makan gaji dari rakyat, sekarang minta fasilitas melebihi rakyat. Kemana hati nuraninya?
Dia seharusnya tidak boleh mengistimewakan diri. Selama ini para intelektual ini sudah diberi fasilitas luar biasa, apakah kurang cukup? Ekonomi lagi kolaps akibat Covid-19, pasien ngantri di rumah sakit, mayat banyak yang tak tertangani, eeh seenaknya dia minta fasilitas khusus pejabat yang terpapar Covid-19.
Ketika berita ini viral, PAN langsung meluruskan bahwa pernyataan Wakil Sekjen Rosaline Rumaseuw adalah pernyataan pribadi dan bukan sikap partai. “Kami juga kaget tiba-tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas, apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu usulan perasaan Bu Dokter Rosaline karena merasa sedih saudaranya, John Mirin, anggota Fraksi PAN DPR RI, karena penanganan yang terlambat di rumah sakit, akhirnya mengembuskan napas terakhir, wafat,” kataWasekjen PAN Irvan Herman Irvan kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Irvan menjelaskan sikap PAN menghadapi pandemi COVID-19 adalah turun langsung membantu rakyat yang kesusahan. PAN mengaku mengusulkan agar rakyat mendapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. “Justru usulan PAN adalah bagaimana caranya rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini,” katanya.
Irvan memastikan PAN mendukung kebijakan PPKM Darurat dan terus bergerak membantu rakyat yang terdampak pandemi COVID-19. “PAN saat ini sedang bergerak membantu pemerintah dengan menyelenggarakan program vaksinasi di banyak tempat. Ini adalah ikhtiar kami untuk bahu membahu keluar dari pandemi COVID-19 ini,” ujar Irvan.
Kalau partai yang memang katanya mendukung apa yang dilakukan pemerintah, ternyata ada anggotanya yang bikin malu, minta fasilitas khusus, kira-kira untuk membuktikan benar mendukung pemerintah, Langkah apa yang dilakukan partai untuk menegur kadernya yang oleng?
Discussion about this post