Tuesday, January 31, 2023
Hijau Berita
  • Beranda
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Opini
  • Olahraga
  • Serba Serbi
No Result
View All Result
Hijau Berita
  • Beranda
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Opini
  • Olahraga
  • Serba Serbi
No Result
View All Result
Hijau Berita
No Result
View All Result

Kinerja BUMD Buruk, Setiap Tahun Pemda DKI Gelontorkan PMD. Parah, Ketauan Dana Rp 763,85 Miliar Sia-sia

11 July 2021
in Ekonomi
0
Kinerja BUMD Buruk, Setiap Tahun Pemda DKI Gelontorkan PMD. Parah, Ketauan Dana Rp 763,85 Miliar Sia-sia

Sudah lama kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta menjadi sorotan, karena banyak menunjukkan kinerja buruk, diantaranya tidak pernah melakukan laporan keuangan secara terbuka pada publik. Hampir semua laporan keuangan BUMD tak bisa diakses.

BERITA TERKAIT

84% Masyarakat Tidak Percaya Isu PKI Akan Bangkit

2 October 2021

5 Eks Petinggi PKI Dihukum 8 Bulan

2 October 2021

DKI Jakarta memiliki 11 BUMD, yaitu PD Dharma Jaya, PDAM Jaya, PD Pasar Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PD PAL Jaya, PT Food Station Tjiping Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Bank DKI, PT Jakarta Tourisindo, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta (Perseroda), PT Transportasi Jakarta.

Para BUMD tersebut hanya berharap pada anggaran penyertaan modal daerah (PMD) yang hampir setiap tahun digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ketika mereka menggunakan anggaran dari PMD, seharusnya ada keterbukaan informasi dalam penggunaan anggaran. Karena duit yang mereka pakai adalah duit rakyat.

“Ini bisa jadi beban dan budaya buruk. Contohkan PT Jakpro dan Perumda Sarana Jaya, yang kinerjanya tidak jelas karena mapping bisnisnya kurang perhitungan. Kalau BUMD selalu rugi buat apa dipertahankan. DPRD juga aneh kenapa diam terus,” kata pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah, pada Rabu (2/6/2021).

Apalagi, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan cenderung lebih tertarik untuk memberikan prioritas anggaran yang relatif lebih tinggi pada BUMD ketimbang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Tak heran, ketika banyak orang mencurigai prioritas anggaran pada BUMD itu disinyalir sebagai modus operandi Anies untuk menyelundupkan sejumlah anggaran.

“Makanya, Pak Anies suka melakukan penugasan kepada BUMD, karena memang tangan Dewan terbatas untuk melakukan pengawasan, inspektorat saja sulit untuk masuk, karena BUMD itu masuk aset yang dipisahkan dari Pemprov DKI,” kata Gembong melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Kamis (15/4/2021).

Contohkan, Anies hanya memberikan alokasi anggaran di kisaran miliaran rupiah untuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Di sisi lain, Anies malah menyuntikkan modal sekitar Rp8 triliun untuk proyek Jakarta International Stadium (JIS). Lalu, alokasi anggaran untuk Dinas Pariwisata, PMD Jakpro untuk pembangunan TIM itu sekian triliun kan sangat jomplang sekali, makanya sempat didorong serahkan kepada SKPD sesuai dengan tupoksinya.

Atas kasus di atas, tak heran ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan terdapat total lebih Rp763,85 miliar dana yang terbuang percuma di tiga perusahaan BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Mengutip KoranSINDO, Minggu (11/7/2021), BPK telah merampungkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) BPK pada semester II 2020 atas operasional sejumlah perusahaan BUMD di sejumlah wilayah. Di antaranya ada tiga BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang menjadi entitas pemeriksaan. Masing-masing yakni PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro), PT Transjakarta, dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya.

BPK memastikan ada total 15 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) atas operasional BUMD pada PT Jakpro, PT Transjakarta, dan Perumda Pasar Jaya. Fakta ini tertera di halaman 227-228 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan II 2020 BPK, yang diterbitkan BPK pada Maret 2021.

Pada PT Jakpro, permasalahannya terdiri atas tiga bagian. Pertama, pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan dalam tahun 2015-2018 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp221,19 miliar. Kedua, penyimpangan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur gygabite passive optic network (GPON) sebesar Rp104,14 miliar. Ketiga, permasalahan lainnya sebesar Rp16,59 miliar. “Pada PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro), 9 permasalahan, nilai total lebih Rp341,923 miliar,” tulis BPK di dokumen IHPS II 2020 BPK.

Kemudian, untuk PT Transjakarta, BPK menemukan permasalahan ihwal kelebihan pembayaran subsidi oleh Pemprov. Secara spesifik permasalahan tersebut yakni pendapatan non-tiket Tahun Buku 2018 dan 2019 PT Transjakarta tidak diperhitungkan dalam pemberian subsidi public service obligation (PSO) layanan angkutan umum Transjakarta. Sedangkan, pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan dibebankan dalam penghitungan biaya produksi PSO. “Pendapatan non-tiket Tahun Buku 2018 dan 2019 PT Transjakarta, 1 permasalahan, nilai total lebih Rp415,922 miliar.

Berikutnya, Perumda Pasar Jaya. BPK menyoroti tentang penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima. BPK menegaskan, Perumda Pasar Jaya belum memperoleh penerimaan dari mitra kerja atas kompensasi pengelolaan parkir tahun 2019 dan 2020 serta pajak parkir sebesar Rp11,36 miliar, kompensasi pengelolaan reklame digital dan non digital tahun 2020 dan denda sebesar Rp3,03 miliar, dan penerimaan lainnya sebesar Rp1,61 miliar. Perumda Pasar Jaya, 5 permasalahan, nilai total lebih Rp16,005 miliar.

Tiga nilai anggaran tersebut jika di akumulasikan berjumlah lebih dari Rp763,85 miliar. Bagaimana ini Anies sebagai Gubernur, apakah BUMD DKI ini juga digunakan untuk kepentingan wan asbak maju Pilpres 2024?

ShareTweetPin

Related Posts

Ekonomi

84% Masyarakat Tidak Percaya Isu PKI Akan Bangkit

2 October 2021
Ekonomi

5 Eks Petinggi PKI Dihukum 8 Bulan

2 October 2021
Anies Kembali Jadi Sorotan Mengenai Dana Formula E
Ekonomi

Anies Kembali Jadi Sorotan Mengenai Dana Formula E

17 July 2021
PKS Hanya Bisa Protes Kebijakan Pemerintah, Partai Hoax hanya Bisa Nyinyir
Ekonomi

PKS Hanya Bisa Protes Kebijakan Pemerintah, Partai Hoax hanya Bisa Nyinyir

13 July 2021
Tak Ada Novel, Anies Mulai Was-was. KPK Tak Tebang Pilih Kasus
Ekonomi

Tak Ada Novel, Anies Mulai Was-was. KPK Tak Tebang Pilih Kasus

12 July 2021
Marwah KPK Harus Dijaga, Stop Komnas HAM dan ICW Goreng Polemik TWK
Ekonomi

Marwah KPK Harus Dijaga, Stop Komnas HAM dan ICW Goreng Polemik TWK

4 July 2021
Next Post
Katakan Tidak Pada Korupsi, Nyatanya Hambalang Jawab Iya

Katakan Tidak Pada Korupsi, Nyatanya Hambalang Jawab Iya

Discussion about this post

Berita Populer

Terbukti, Yang Munafik Disini Adalah Gerombolan Kadrun
Hukum

Terbukti, Yang Munafik Disini Adalah Gerombolan Kadrun

by hb
5 January 2021
0

Pembubaran FPI menimbulkan banyak stigma buruk buat pemerintahan dan pihak berwajib, bahkan ada pula yang menghubungkannya dengan kekalahan Ahok dalam...

Read more
Kritik Pemerintah, 10 Tahun SBY Dan Anak Buah Sudah Kerja Baik Untuk Rakyat ?

Kritik Pemerintah, 10 Tahun SBY Dan Anak Buah Sudah Kerja Baik Untuk Rakyat ?

14 January 2021
Keras Kepala! Murnarman Tetap Keras Dengan Pemikiran Pemberontaknya

Keras Kepala! Murnarman Tetap Keras Dengan Pemikiran Pemberontaknya

13 January 2021
Pingin Untung, Kedok Pepo Terbongkar

Pingin Untung, Kedok Pepo Terbongkar

18 February 2021
Ini Loh Buktinya Bahwa Warga DKI Tak Puas Dengan Si Badut

Ini Loh Buktinya Bahwa Warga DKI Tak Puas Dengan Si Badut

17 April 2021

Berita Lainnya

Gibaran Bukan AHY, Ibarat Langit Dan Bumi
Opini

Gibaran Bukan AHY, Ibarat Langit Dan Bumi

12 February 2021
Dasar Tak Tahu Malu, Geisz Chalifah Bilang Anies Terlalu Bersih
Berita Lainnya

Dasar Tak Tahu Malu, Geisz Chalifah Bilang Anies Terlalu Bersih

12 December 2022
Kepengen Jadi Presiden, Rizal Ramli Sampai Pakai Buzzer Untuk Dirinya
Berita Lainnya

Kepengen Jadi Presiden, Rizal Ramli Sampai Pakai Buzzer Untuk Dirinya

13 January 2022
Gelar Mudik, Tapi Pemudik Disuruh Pakai Baju Anies Presiden Indonesia
Berita Lainnya

Anies Ngebet Jadi Presiden Hingga Mengorbankan Kelompoknya

10 May 2022
Biasanya Suka Turun, Kini Mahasiswa Tak Ada Pergerakan Soal Formula E
Opini

Biasanya Suka Turun, Kini Mahasiswa Tak Ada Pergerakan Soal Formula E

1 September 2021
Bantahan itu Berarti Pengakuan, Fix Reuni 212 Ada Cukongnya
Berita Lainnya

Bantahan itu Berarti Pengakuan, Fix Reuni 212 Ada Cukongnya

3 December 2022

© 2021 HijauBerita

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Opini
  • Olahraga
  • Serba Serbi

© 2021 HijauBerita