Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu alias vaksin berbayar. Padahal pemerintah ingin agar terbentuk herd immunity dan rakyat Indonesia terbebas dari Covid-19. Sayangnya, masih banyak pribadi dan partai yang berkepentingan menggoreng isu ini atas nama rakyat.
Salah satu langkah untuk mendukung program percepatan vaksinasi nasional dari pemerintah dilakukan PT Kimia Farma Tbk yang menyediakan layanan vaksin berbayar di sejumlah kliniknya tidak mengejar keuntungan atau tujuan komersil. Jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksin gratis pemeirntah yaitu vaksin dari Sinovac dan Astra Zeneca, berbeda dengan vaksin berbayar atau vaksin gotong royong menggunakan vaksin sinopharm.
Vaksin Gotong Royong adalah program vaksinasi yang diselenggarakan oleh korporasi untuk karyawan atau pegawainya, serta bagi warga di sekitar perusahaan tersebut sebagai tanggung jawab sosial. Si penerima vaksinasi tidak dipungut bayaran alias gratis. Selain itu, objek Vaksinasi Gotong Royong adalah individu, di mana masyarakat bisa membayar sendiri pengganti vaksin serta biaya pelayanannya. Dua target masyarakat inilah yang disebut sebagai vaksinasi berbayar yang sudah bisa dilayani Klinik Kimia Farma. PT Kimia Farma selaku pihak penyedia vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong bagi individu menyatakan, jenis vaksin Covid-19 yang digunakan sama seperti vaksinasi gotong royong perusahaan yaitu vaksin Sinopharm.
Vaksin berbayar ini akhirnya dibatalkan, karena ricuhnya gelombang di masyarakat. Padahal, Kimia Farma tidak mengambil keuntungan dalam program ini, karena hanya untuk mempercepat terlaksananya vaksinasi di Indonesia, sementara seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat. “Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” jelas Pramono.
Batalnya vaksin berbayar ini ternyata tidak membuat banyak orang senang, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi, Ajib Hamdani mengatakan, pada prinsipnya dunia usaha berfokus dan berharap dengan setiap upaya percepatan vaksinasi dilakukan oleh pemerintah. Meski dibatalkan, pengusaha pastikan akan tetap komitmen membantu proses vaksinasi di lapangan.
“Ketika diputuskan oleh pemerintah tidak boleh vaksin berbayar, pengusaha tetap bisa membantu dengan memfasilitasi proses vaksinasinya di lapangan,” kata Ajib saat dihubungi merdeka.com, Minggu (18/7/2021).
Ajib mengatakan, seluruh jajaran Hipmi di seluruh daerah, sudah diinstruksikan untuk bekerja sama dengan setiap Pemerintah Daerah (pemda) dan tenaga kesehatan untuk membantu teknis pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Dunia usaha akan support menuju ke arah sana, sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Kemudian terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan. Di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya. Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah.
Salah satu partai yang kencang menolak vaksin berbayar PKS, PKS tegas menolak layanan vaksinasi gotong royong (VGR) berbayar karena dinilai memeras masyarakat. PKS menegaskan vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam merupakan tanggung jawab negara. PKS memang selalu kontra terhadap kebijakan pemerintah apapun itu. Mereka protes tanpa melihat alasan dan substansinya. Utama bagi mereka adalah tolak semua kebijakan pemeritnah meski itu baik untuk rakyat.
PKS tidak pedulikan rakyat, yang ada hanya bagaimana cara menjatuhkan pemerintahan resmi dan mengambil keuntungan. Ketika masyarakat mulai tak percaya lagi pada pemerintah, disitulah PKS merasa senang dan menang. Sayangnya, hingga saat ini lebih dari 50 persen rakyat Indonesia puas atas kinerja Jokowi terutama dalam menangani Covid-19. PKS tetaplah PKS, tidak peduli rakyat tetap senang atas kinerja pemerintahan Jokwi, PKS tetap protes, selalu protes tanpa solusi dan kerja nyata untuk rakyat.
“Vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. Setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).
Wakil Ketua F-PKS DPR RI Mulyanto juga menegaskan, pihaknya menolak rencana pemerintah soal vaksin berbayar yang ditawarkan Kimia Farma. Menurut dia, dalam kondisi darurat pemerintah seharusnya dapat menyediakan layanan gratis kepada semua masyarakat. Bukan malah menambah beban masyarakat.
“Secara prinsip vaksinasi adalah tanggung-jawab pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah tidak boleh lepas dari tanggung-jawab tersebut,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis diterima, Senin (12/7/2021).
PKS dan Rizieq Shihab adalah sama, perusuh dan selalu membuat onar baik dengan tingkah laku maupun dengan pernyataan. Saat ini PKS sudah mengganti logo, agar terlihat lebih baru dengan mengganti baju. Tapi, mereka lupa, rakyat sudah tau meski ganti baju seratus kali, isinya tetap sama busuknya.
Discussion about this post