Begitu berat perjuangan yang dilakukan Jokowi beserta jajarannya yang setia dalam mengatasi pandemi Covid-19 semakin gila, Langkah jitu dengan pemikiran matang pun diputuskan, mulai dari PSBB hingga PPKM darurat. Hasilnya terbilang nyata, per 27 Juli saja, sudah ada penurunan kapasitas tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) bagi pasien COVID-19 di Wisma atlet, yang awal Juli mencapai 90 persen, kini sudah 40 persen. Artinya, kebijakan yang diputuskan Jokowi dengan PPKM sudah tepat. Jokowi pun memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus, dengan ketentuan yang lebih longgar, karena mempertimbangkan aspek Kesehatan, ekonomi, dinamika social.
Dalam periode PPKM level 4 kali ini, pemerintah akan melakukan pelonggaran secara bertahap yakni pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan sehari-hari diizinkan buka dengan kapasitas pengunjung maksimum 50 persen sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat, dimana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh pemda, juga pemerintah akan meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat, dan bantuan untuk usaha mikro kecil guna mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini.
Namun, lagi-lagi banyak lalat partai dan politisi yang terus merongrong kebijakan yang diambil Jokowi, apapun itu, semua kebijakan yang diputuskan Jokowi salah. Mereka tidak melihat perkembangan dan alasan Jokowi untuk mengambil kebijakan tersebut. Pokoknya yang ada di pikiran para pecundang itu adalah semua salah Jokowi dan bagaimana caranya untuk melengserkan Jokowi. Seakan dari mereka memiliki tugas sama, siapa yang berteriak lockdown dan siapa yang akan berteriak menolak PPKM, siapa yang dukung teriakan itu. Semua sudah di atur. Dua partai yang terus ngotot nyinyir adalah Demokrat dan PKS.
Kali ini tak kalah nyinyir, Jusuf Kalla (JK), si tua bangka yang terus berambisi. Mantan Wakil Presiden RI, menilai perpanjangan PPKM tidak efektif untuk menuntaskan pandemi Covid-19. Pemerintah dapat mencoba kebijakan lockdown sebagai upaya membasmi virus penyebab Covid-19. Walaupun begitu, JK mengerti jika kebijakan lockdown tersebut akan berdampak negatif bagi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Namun, dampak negatif dari kebijakan lockdown tersebut dapat diatasi oleh pemerintah dengan memberikan uang bantuan senilai satu juta rupiah setiap bulan kepada masyarakat menengah ke bawah. Jika 60 juta kepala keluarga di seluruh wilayah di Indonesia. Kalo misalnya pemerintah beri satu juta rupiah per bulan, maka pemerintah harus mengeluarkan dana sekitar Rp 60 triliun per enam bulan.
Menanggapi hal itu, eks politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan kebijakan lockdown sebagai kebijakan yang asal bicara. “Lockdown itu pilihan asal bicara. Kesannya manis bagi rakyat tapi sesungguhnya itu mematikan. Rp 1 juta per keluarga akan jadi perdebatan cukup atau tidak. Bagaimana dengan ekonomi nasional? Menyampaikan sesuatu harusnya dikaji mendalam. Jangan berikan gula kepada yang diabetes,” cuit Ferdinan dalam akunnya.
Tidak hanya JK, Jokowi pun selalu di kritik dari partai brengsek sekelas Demokrat. Terikan lockdown dan gagalnya PPKM terus didengungkan. Bukannya membantu pemerintah, gotong royong untuk bangsa, malah mengambil kesempatan demi elektabilitas partai naik. Seperti yang akan dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menggelar aksi diseluruh Indonesia pada 5 Agustus 2021, untuk protes terkait pabrik yang masih beroperasi hingga 100 persen meski ada aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat (PPKM).
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi dilakukan di luar pabrik, namun masih di area lingkungan perusahaan dengan menggunakan spanduk unjuk rasa. Tuntutannya untuk menyelamatkan nyawa buruh dari penularan Covid-19, serta mencegah ledakan PHK. Menurutnya aturan masuk 100 persen sudah mengancam nyawa buruh sampai saat ini.
Inilah Indonesia, bukan negara tetangga, di Indonesia, semua kejadian pasti untuk kaum oposisi dan pembenci pemerintah terutama Jokowi, akan dijadikan senjata. PPKM darurat ini misalnya, mereka tidak melihat kemajuan atau hal positif yang dihasilkan dari kebijakan Jokowi. Artinya apapun keputusan yang diambil Jokowi selalu salah.
Terlepas dari para lalat politik, Jokowi harus tetap berbesar hati, karena menurut temuan survei dari Lembaga Indikator Politik Indonesia, sebanyak 55,4 persen masyarakat Indonesia mengaku percaya bahwa Presiden Joko Widodo mampu menangani pandemi Covid-19. “Pak Jokowi dianggap bisa menangani wabah di kisaran 55 persen yang menganggap cukup percaya atau sangat percaya,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring, Minggu (21/3/2021).
Semenatra survei menemukan bahwa 65,4 persen masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi secara keseluruhan. Memang hanya orang yang masuk dalam barisan sakit hati, memiliki kepentingan partai, kepentingan pribaadi, mereka hanya sebagai kaum nyinyir yang berhati busuk hanya ingin melihat dan bersorak jika Jokowi gagal. Karenanya, tak heran apapun komentarnya bermuara pada semua salah Jokowi.
Discussion about this post