Sekelompok orang berfikir primitif tak punya jiwa kemanusiaan yang kebutulan tak punya hati adalah anggota DPRD Bungo Jambi, berteriak mengancam mogok kerja, karena uang perjalanan dinas (PD) tiga bulan belum cair alias macat.
Kelakuan anggota DPRD Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sungguh memalukan. Hanya karena pencairan dana perjalanan mereka yang belum dibayar, mereka mengancam akan mogok kerja. Padahal ini hanya sebagian kecil dari income yang mereka terima sebagai wakil rakyat. Bagaimana manusia-manusia seperti ini bisa terpilih jadi wakil rakyat?
Video menunjukkan sejumlah anggota DPRD Bungo, Jambi, mengancam akan melakukan mogok kerja gara-gara uang perjalanan dinas mereka tak cair selama 3 bulan viral. Para anggota DPRD itu merasa kecewa haknya tidak cair.
Dalam video berdurasi 16 detik itu terlihat para wakil rakyat di Kabupaten Bungo itu mengungkapkan kecewaan karena uang surat perintah perjalanan dinas (SPPD) mereka tidak cair.
Para anggota DPRD tersebut meminta Pimpinan DPRD Kabupaten Bungo memperhatikan nasib mereka. Salah satu di antaranya menyampaikan ancaman mogok kerja. “Kami tidak akan hadir kalau SPPD belum cair besok pagi. SPPD cair, kami akan hadir, pimpinan harus perhatikan kami ini yang 3 bulan tidak cair,” kata salah seorang anggota DPRD Bungo dalam video itu.
Belum diketahui kapan video itu dibuat. Wakil Ketua DPRD Bungo, Jumiwan Aguza, menyayangkan video itu bisa viral. “Video tu harusnyo tidak dikonsumsi publik. Tapi sudah beredar. Sangat disayangkan,” kata Jumiwan.
Ketua DPD PDIP Jambi, Edi Purwanto, mengatakan pihaknya akan mengecek kebenaran video itu. Apalagi, ada salah satu anggota F-PDIP yang diduga ikut menyampaikan pernyataan dalam video viral tersebut. “Nanti kami cek dan akan kami selidiki dengan Badan Kehormatan Partai. Apapun kondisinya saya menyayangkan tindakan tersebut di tengah-tengah kondisi COVID-19,” ujar Edi.
Rudi S Kamri dalam OPINI RUDI dalam Kanal Anak Bangsa berkomentar,
Hanya uang perjalanan dinas, sedangkan gajii, tunjang perumahan, uang reses, tunjangan keluarga, dan masih banyak lagi tunjangan lainnya. Hanya karena perjaalan dinas belum cair, mereka mogok kerja, yang heran, seolah berjamaah dilakukan oleh seluruh partai.
“Ini keterlaluan, hanya uang perjalanan dinas diributkan bukan uang besar, hanya sekian persen. Mereka tak melihat banyak rakyat Indonesia yang diwakili mereka, banyak yang di PHK, usaha bangkrut karena PPKM, tapi mereka berteriak hanya karena uang perjalanan dinas belum cari. Biadab,” ujar Rudi.
Ini keterlaluan, semua orang tahu apa saja yang diterima para anggota dewan yang terhorman, penghasilan resmi seperti gaji dan tunjangan, belum lagi yang tak resmi lainnya, lalu saat ini mereka berteriak mogok kerja, jadi bikin kesal. Kualitas buruk menjadi wakil rakyat, bahkan menjadi wakil keluarga sendiri saja tidak layak apalagi mewakili rakyat. Tidak ada empati pada keadaan bangsa.
Kelakuan mereka bisa menular ke seluruh Indoneia. Di saat banyak pejabat yang rela memberi sumbangan bahkan memotong gajinya, mereka kok berteriak uang perjalanan dinas yang belum cair. Dan ini merusak rasa keadilan. Orang-orang seperti ini akan mendapat sanksi sosial. Karena hukum tak menjangkau, mereka berbicara hak. Tapi mencoreng etika politik dan etika kebangsaan, itu akan menghukum mereka.
Discussion about this post