Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2020. Berdasar data BPS tersebut, IDI Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat satu secara nasional dengan nilai indeks sebesar 89,21.
Artinya, Pemprov DKI berhasil mempertahankan posisi peringkat satu selama empat tahun berturut-turut, sejak 2017. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Taufan Bakri, mengatakan, nilai IDI DKI Jakarta tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,92 poin dibanding tahun 2019 yang sebesar 88,29.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin memberikan tanggapannya. Dia menyatakan Anies adalah pemimpin yang menjaga demokrasi.
“Artinya Anies merupakan sosok penjaga demokrasi,” kata Ujang.
Menurut dia, Anies secara konsisten menunjukkan sikap seorang demokrat sejati, dia paham betul bagaimana harus menjaga demokrasi di DKI Jakarta. Itu tak lepas dari study, pengalaman, dan pemahaman Anies terhadap demokrasi. Anies pernah belajar dan hidup di Amerika Serikat saat menempuh studinya.
Dia juga menyebut, Anies paham cara berdemokrasi. “Dan dia terapkan berdemokrasi itu di daerah yang dipimpinnya,” katanya.
Saya rasa banyak yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Saya lebih tidak setuju.
Anies paham berdemokrasi, lebih tepatnya paham demokrasi yang kebablasan. Tahu perusak demokrasi tapi tidak berbuat apa-apa.
Contohnya Pilkada 2017. Siapa pun tahu, ada kelompok yang menggunakan cara-cara busuk untuk mengalahkan Ahok. Salah satunya soal konsep memilih pemimpin harus yang seiman. Haram memilih yang tidak seiman.
Bahkan banyak bertebaran spanduk yang mengancam tidak akan mensalatlan jenazah pendukung penista agama. Bukankah itu cara demokrasi yang sangat kotor dan busuk? Anies pasti tahu soal ini, apakah Anies berbuat sesuatu terkait itu?
ernah berbicara soal transparansi tapi dianya sendiri jarang mau terbuka kepada kita semua. Wong hal kecil kayak pohon di Monas aja tak ada kejelasan kok, hehehe. Entah jadi apa tuh pohon. Disehatkan entah dari kapan dan entah sudah jadi apa. Mungkin jadi perabotan, atau jadi rotan yang diekspor ke India untuk dipakai polisi di sana memukul pantat warga yang tidak taat aturan lockdown.
Pernah bicara soal keberpihakan kepada rakyat kecil, tapi pada akhirnya rakyat gigit jari karena makan permen karet yang sudah pahit. Contohnya rumah DP nol rupiah. Target awalnya sangat fenomenal. Muluk tapi banyak yang terpedaya. Pada akhirnya proyek ini hanya jadi ala kadarnya.
Dan yang terbaru adalah soal Formula E. Dua partai mengajukan hak interpelasi agar semuanya jelas dan tidak simpang siur. Eh, malah Anies undang 7 fraksi parpol DPRD DKI dan dihasilkan kesepakatan menolak interpelasi. Tak jelas apa yang mereka bicarakan sehingga muncul penolakan interpelasi.
Atau jangan-jangan yang disebut demokratis itu adalah ajak orang makan malam sambil musyawarah, sambil membuat publik makin bingung apa sih yang sebenarnya ingin ditutupi dari publik.
Interpelasi adalah hak khusus yang dimiliki anggota dewan. Harusnya Anies hormati dong, bukan berusaha menghadang atau berbuat sesuatu agar interpelasi dibatalkan. Apakah itu demokrasi yang baik? Publik berhak tahu jawaban dari banyaknya misteri seputar Formula E dan Anies seakan tidak punya itikad baik untuk mewujudkannya.
Apa sih yang begitu ditakuti dari interpelasi? Rakyat juga berhak tahu seluk beluk, latar belakang dan segala tetek bengek terkait tujuan Anies menggelar Formula E yang kurang ngetop di Indonesia. Apakah ada udang yang disembunyikan di balik batu dan tidak ingin diketahui publik?
Agak aneh dan bahkan menggelikan menyebut Anies penjaga demokrasi kalau berkaca pada itu semua.
Saya tidak tahu parameter untuk penghargaan ini. Tapi coba pikir lagi, BPK pernah memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada DKI Jakarta selama 4 kali berturut-turut. Tapi kenapa BPK pula yang menemukan banyak proyek kelebihan bayar yang kalau ditotalkan mencapai ratusan miliar rupiah?
Mau penghargaan sebanyak apa pun yang diperoleh Anies, banyak yang bakal ketawa lucu. Banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Banyak yang kontradiktif dengan apa yang diperlihatkan Anies selama ini.
Discussion about this post