Presiden Tolak 3 Periode, Demokrat Kurang Update

Adanya isu usulan perombakan alias amandemen UUD 1945 kembali ditunggangi oleh munculnya isu basi, tapi masih cukup laku bagi partai politik yang gemar mencari sensasi daripada bikin prestasi seperti Partai Demokrat.

Padahal untuk perkara yang satu ini, Presiden Joko Widodo sendiri sebagai tokoh sentral yang dimaksud pada isu perubahan masa jabatan Presiden RI sudah berkali-kali berkata bahwa dirinya tegas menolak rencana itu.

Presiden Joko Widodo jelas tidak ingin mengutak-atik apa yang sudah dinyatakan secara resmi dan sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Beliau juga tidak suka ketika ada aturan yang disesuaikan untuk mengakomodir kepentingan politik tertentu, yang ke depan justru akan menjadi masalah besar.

Salah satunya ya usulan soal penambahan durasi masa jabatan Presiden RI tersebut, yang kini sedikit dimodifikasi, yakni tidak lagi selama 5 tahun, tetapi cukup 2-3 tahun saja. Apa dasarnya mereka mengusulkan hal ini? Untuk kepentingan pribadi pastinya agar Jokowi masuk jebakan yang dihendaki.

Mereka yang usul Jokowi menjabat lebih lama itu kan sebenarnya tak paham aturan. Wong sudah jelas menurut aturan resminya, Presiden RI hanya boleh menjabat maksimal dua kali, jika rakyat masih menghendaki. Itu pun lewat proses demokrasi yang sah, tidak hanya karena suka lalu bisa meneruskan masa jabatan begitu saja.

Jadi, ketika Partai Demokrat belum lama ini bersuara agar tak perlu ada amandemen UUD 1945, lalu menolak adanya penambahan masa jabatan Presiden RI sambil mencontohkan Pepo SBY yang berani tegas menolak wacana serupa saat menjabat.

Apalagi lantas Kamhar Lakumani selaku Sekretaris Bappilu Partai Demokrat menuding agar Jokowi jangan sampai menjadi “Malin Kundang Reformasi” dengan mengkhianati perubahan yang membuatnya terpilih sebagai Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden RI.

“Wacana seperti ini pernah mengemuka pada periode kedua masa jabatan Presiden SBY, namun beliau segera meredam dan mampu menghindarkan diri dari jebakan kekuasaan ini. Kekuasaan itu cenderung menggoda, karenanya dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dalam menempatkan dan menjalankan kekuasaan agar terhindar dari jebakan kekuasaan untuk terus-menerus melanggengkan kekuasaan dan tanpa batas,” kata Kamhar dengan yakinnya.

Abaikan saja kader Partai Demokrat berkata apa. Mungkin efeknya hanya ramai di media saja, si Khamar mungkin tidakk membaca berita. Presiden Jokowi sudah berulang kali menegaskan beliau tidak mau dan tegas menolak wacana penambahan durasi jabatan Presiden RI.