Pada akhir 1997 dan awal 1998, pemerintah mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dana tersebut merupakan dana darurat yang disuntikan oleh pemerintah bagi bank-bank yang akan ditutup.
Alasan pemberian dana BLBI lantaran terjadi penarikan besar-besaran oleh para nasabah yang khawatir kehilangan tabungan mereka jika bank dinyatakan pailit.
Pada saat krisis moneter 1997-1998, pemerintah melalui BLBI memberikan dana sejumlah Rp 147,7 triliun kepada 48 bank (data ini pernah dirilis oleh Kementerian Keuangan.) Walaupun data masih tersimpan sejak lama, masih banyak obligor yang memiliki hutang ke negara belum melunasi dalam kewajiban membayar utang tersebut.
Beberapa debitur yang menjadi sorotan publik adalah datang dari klan Cendana. Anak-anak Soeharto menjadi daftar prioritas dalam kewajiban membayar utang negara.
Berikut nama-nama anak Soeharto yang masuk dalam daftar wajib bayar utang negara dengan angka yang cukup fantastis:
Pertama, Siti Hardijanti Rukmana atau biasa disapa Mbak Tutut. Ia memiliki utang masing-masing Rp 191,6 miliar, Rp 471,4 miliar, Rp 14,79 miliar dan US$ 6,52 juta. Dari sekian utang yang dimiliki Tutut, tidak ada jaminan aset tetapi hanya berupa SK proyek.
Kedua, Bambang Trihatmodjo yang merupakan anak ke-3 Soeharto. Ia memiliki utang kepada negara diperkirakan sebesar Rp 60 miliar. Utang tersebut dipakai untuk penyelenggaraan acara multi event olahraga se-Asia Tenggara (Sea Games) pada tahun 1997.
Ketiga adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang merupakan anak bungsu dari keluarga Cendana. Ia juga diminta untuk melunasi utangnya ke negara terkait dengan dana BLBI sebesar Rp 2,61 triliun.
Tak itu saja, Tommy berkewajiban untuk melunasi utang-utangnya pada kasus BLBI ketika bank miliknya yakni Bank Pesona Utama mendapat bantuan likuiditas senilai Rp 2,33 triliun.
Saya mengapresiasi upaya pemerintah untuk menagih kembali dana-dana yang telah dikeluarkan untuk para pengemplang uang negara. Bertahun-tahun para penggarong uang negara baik yang dilakukan keluarga Cendana maupun para taipan tidak ada sedikitpun niat baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
Hak istimewa yang diberikan kepada anak-anak Soeharto membuat negara ini bangkrut pada jamannya. Uang negarq yang seharusnya untuk menyejahterakan rakyat dikuasai seakan negara ini milik keluarga.
Uang negara dimainkan oleh klan Cendana dan para taipan secara terstruktur dan masif. Dengan kegeraman ini, saya berharap pemerintah dengan sungguh-sungguh menelusuri jejak dana yang disimpan oleh kejahatan masa lalu sampai ke anak cucu mereka.
Kalau saja sejak SBY berkuasa kasus ini dibuka, tentunya uang negara yang menguap entah kemana dapat kembali. Namun jangan berharap banyak, sepuluh tahun SBY berkuasa malah memupuk korupsi kian masif. Untuk menyelesaikan kasus Bank Century saja terbengkalai, apalagi mengurus kasus BLBI. Jadi dalam hal ini SBY tak berani mengangkat kasus BLBI ini ke permukaan.
Lain halnya dengan Jokowi. Walaupun telat membuka kasus BLBI, setidaknya pemerintahan Jokowi sudah berupaya keras untuk mengembalikan semua utang negara dari para pelaku pengemplang dana BLBI. Terutama utang-utang dari klan Cendana.
Presiden Jokowi pun telah membentuk satuan tugas BLBI yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan, penyelesaian, serta pemulihan hak negara yang didapat dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Kepres Nomor 6 Tahun 2021.
Coba bayangkan, jika terkumpul dana dari utang keluarga Cendana, berapa nasi bungkus yang bisa dibeli? Berapa bulan bisa mengadakan demo berjilid-jilid? Jadi siap-siap bohirnya kadrun akan bangkrut.
Tetapi yang namanya keluarga Cendana, harta warisan tidak akan habis hingga tujuh keturunan. Pemerintah harus antisipasi jika harta kekayaan keluarga Cendana diusik.
Khususnya bagi para aparat keamanan harus tetap waspada dengan kemarahan keluarga Cendana memakai preman-preman berjubah agama untuk melakukan aksi demo. Klan Cendana akan terus memproteksi harta kekayaan mereka supaya tidak kembali ke negara.
Propaganda melawan terhadap pemerintah dan Jokowi akan dihembuskan. Padahal jika saja semua rakyat cerdas, tujuan Jokowi dan pemerintahannya menagih utang-utang para debitur yang tak bertanggung jawab adalah baik dan mulia.
Jokowi ingin uang rakyat yang mengendap di rekening mereka kembali kepada rakyat. Sudah cukup kita ditindas oleh rezim Orde Baru yang membuat banyak rakyat miskin tambah melarat, dan membuat orang kaya makin melimpah kekayaannya.
Kita doakan semoga pemerintah bisa menarik kembali semua utang para pengemplang dana BLBI. Selain itu, kekayaan yang didapat dari mulai proyek bernilai fantastis hingga bermain culas dengan praktik monopoli pun harus ditarik hartanya.
Hanya di jaman Orde Baru, keluarga Cendana bisa menjadi pengusaha kaya raya. Hanya di klan Cendana meminjam utang tanpa jaminan aset dan hanya cukup dengan SK proyek. Itu pun dengan memakai nama besar ayahnya, maka dana akan keluar dengan cepat.
Discussion about this post