Usai Luhut melaporkan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, polemik kian melebar. Pihaknya mengadu ke Komnas HAM.
Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin menanggapi pelaporan tersebut. Dia meminta pejabat publik menahan diri dalam menghadapi kritik dari masyarakat.
Komnas HAM makin lama makin melenceng dari jalurnya. Sejak kapan Komnas HAM mulai mengurusi masalah politik dan hukum? Apakah Luhut yang melaporkan perbuatan yang dianggapnya fitnah adalah pelanggaran HAM? Siapa sih yang sebenarnya tak waras?
Kalau Luhut mengancam dan mengintimidasi atau mengerahkan preman untuk mengganggu kenyamanan Fatia dan Haris, ini baru bisa dikatakan melanggar HAM. Apakah Luhut tidak cukup sabar dan menahan diri ketika memberikan kesempatan dalam bentuk dua kali somasi? Yang tidak menahan diri itu misalnya gerombolan tukang demo. Ada salah sedikit langsung main demo, teriak ancam dan intimidasi lewat pengerahan massa.
Komnas HAM ini makin lama makin memuakkan. Wajar kalau publik banyak yang berharap agar lembaga ini dibubarkan saja. Yang masalah HAM berat tidak diurusi dengan serius. Sedangkan yang tidak ada pelanggaran HAM malah dikomentari. Gak ada kerjaan? Kalau tidak ada kerjaan, ngapain kerja lagi, silakan bubarkan diri saja.
Sungguh menyedihkan dan sangat memalukan Komnas HAM tidak bisa bedakan kritik dengan fitnah. Kalau bisa mengatakan dengan seenaknya agar pejabat publik menahan diri untuk tidak ambil jalan hukum terhadap kritik, bagaimana kalau publik ramai-ramai fitnah Komnas HAM? Apakah mereka bakal santai saja atau ngamuk banting meja?
Amiruddin berpandangan dalam demokrasi kritik masyarakat pada pejabat publik lumrah terjadi. Jika ada kritik yang tidak sesuai dengan fakta, Amiruddin meminta pejabat publik menjawabnya dengan data-data tandingan. “Elite-elite pemerintah kan cukup dengan mengumumkan atau membuka data-data yang sahih untuk membantahnya,” imbuh dia.
Ini juga tidak masuk akal. Kalau begini ceritanya, bagaimana kalau ada ratusan fitnah yang menyerang seseorang? Mau berapa kali bantah dan klarifikasi? Tak usah sampai ratusan, puluhan fitnah saja sudah bikin habis waktu hanya untuk bantah dan adu data. Jadi pejabat tak usah kerja? Hanya makan gaji untuk menangkis fitnah? Mikir dong.
Lagipula tidak ada aturan yang mengharuskan pejabat publik diam saja ketika merasa difitnah atau dirusak nama baiknya. Artinya mereka berhak melaporkan hal yang dianggap merugikan dirinya. Kenapa Komnas HAM dengan sok bijaknya meminta agar pejabat menahan diri? Apakah Komnas HAM sudah lupa dengan tugasnya? Apakah Komnas HAM sudah dipengaruhi sehingga jadi melenceng begini?
Dulu, gerombolan 212 itu klaim membela agama dalam setiap aksinya. Ngakunya tidak ada nuansa politis, murni agama. Tapi nyatanya, mereka melenceng makin jauh dan masuk ke ranah politik. Segala tetek bengek mengenai capres jadi urusan mereka. Isu apa pun mereka tanggapi dengan aksi turun ke jalan. Komunis dan PKI yang sudah lenyap pun diurusi.
Tapi itu wajar, karena mereka memang begitu. Mereka terbentuk karena ada momen tertentu dan tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Mereka cuma ormas konyol yang muncul karena euforia kemenangan di masa lalu.
Tapi Komnas HAM ini kan beda. Mereka ini lembaga negara, yang dibiayai oleh negara. Masa melenceng dari kewenangan? Ibarat begini. Kementerian pariwisata mengomentari soal urusan bansos. Nyambung gak?
Lucunya lagi, Luhut melapor, terkesan tidak etis. Tapi mereka ngadu ke Komnas HAM, meskipun konyol, dianggap tak masalah. Dunia benar-benar sudah terbalik kayaknya.
Discussion about this post