Anggaran sumur resapan dicoret dari APBD 2022. bisa dimaklumi, karena proyek ini sebenarnya hanya buang-buang uang dan tidak memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi banjir khususnya di Jakarta. Ini hanyalah pemanis yang dibuat Anies agar dibilang sudah bekerja untuk mengatasi banjir.
Setelah dicoret, Pemprov DKI ingin anggaran program sumur resapan dimasukkan kembali ke APBD 2022. Akan tetapi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tetap menolak usulan tersebut.
Prasetyo menyebutkan sejak awal bahwa anggaran sumur resapan telah dicoret dalam forum rapat Badan Anggaran, tepatnya sebelum pengesahan Raperda APBD 2022. Jika anggaran sumur resapan kembali disisipkan maka itu dikategorikan sebagai proyek siluman. “Saya coret, karena sudah selesai di Banggar dan (Raperda) diputuskan di paripurna, nggak boleh di masuk-masukan lagi. Kalau dimasukkan lagi, itu siluman,” katanya tegas.
Prasetyo yang berstatus sebagai Ketua Badan Anggaran memiliki wewenang untuk menghapus anggaran suatu program meski resapan masuk dalam program prioritas Pemprov DKI. Alasannya program sumur resapan tidak ada manfaatnya bahkan merusak fasilitas publik lainnya. “Saya kan penentu Banggar. Kalau itu nggak ada gunanya, sekarang coba lihat sendiri apakah itu bisa maksimal? Enggak, ternyata merusak semua yang ada,” katanya lagi.
Akan tetapi, sebelumnya ada yang diam-diam kembali ingin memasukkan anggaran sumur resapan, tapi untungnya ketahuan.
Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah memastikan tak ada anggaran sumur resapan yang lolos dalam Raperda APBD 2022. Dia mengatakan ada pihak yang mencoba menyisipkan kembali anggaran sumur resapan yang telah dihapus.
“Nggak ada memang di drafnya (Raperda), tapi memang dicoba dimasukkan kembali,” kata Ida. Tidak dijelaskan siapa pihak yang ingin memasukkan kembali, tapi anggaran dicoret lagi oleh Prasetyo Edi Marsudi sebelum disahkan menjadi Raperda APBD DKI.
Memang proyek yang tak jelas dan menghabiskan banyak anggaran, lebih baik dihapus saja. Masalahnya itu adalah uang rakyat. Kalau anggaran dari swasta berupa CSR perusahaan atau kocek pribadi gubernur, tidak ada yang perlu dipermasalahkan.
Sebelumnya kita sudah lihat, betapa banyak jalan dan aspal yang rusak karena pengerjaan sumur resapan yang terlihat asal-asalan. Asal jadi yang penting ada. Apalagi Pemprov DKI era Anies terkenal boros dan doyan bayar berlebih, hasilnya sungguh tidak sebanding. Kalau di zaman Ahok, sudah pasti akan disemprot tujuh hari tujuh malam sampai telinga sakit.
Lagipula sangat lucu kalau sumur resapan jadi salah satu program prioritas Pemprov DKI. Bisa kalian bayangkan seberapa rendah mutu kinerja Anies. Sumur resapan jadi program prioritas, adalah hal yang sangat memalukan. Proyek yang banyak masalah tapi dianggap sebagai prioritas. Prioritas artinya bersifat serius dan sangat diandalkan.
Yang prioritas dan hebat itu misalnya proyek ambisius membangun gorong-gorong atau terowongan air raksasa di bawah tanah untuk mengalirkan air banjir. Atau membuat ulang saluran air dalam skala masif di seluruh wilayah Jakarta. Atau menyelesaikan normalisasi sungai yang sudah jalan separuhnya. Masa cuma sanggup mikir sumur resapan?
Jadi kalau ada yang bilang kinerja dan prestasi Anies hanya segitu-segitu saja, ini memang tidak salah. Tidak ada program kerja yang masif dan spektakuler lahir di tangan dia. Kebanyakan hanya kerjaan biasa, atau receh yang kemudian diblow up besar-besaran oleh pendukungnya (terutama rektor dan komisaris yang itu) sebagai prestasi yang sangat membanggakan.
Beginilah pemimpin yang dipuja-puja oleh gerombolan berpikiran kerdil, yang menggunakan sentimen agama untuk mempengaruhi masyarakat. Gubernur yang bisanya bekerja kecil, dipilih oleh gerombolan berpikiran kecil. Di saat negara lain sudah terbang entah ke mana lewat teknologi canggih, di sini ada gerombolan lucu yang berpikir memilih pemimpin seperti Anies adalah sebuah maha karya terbaik sealam semesta.
Discussion about this post